Desa Siaga: Lumajang Selangkah Lebih Maju

Selamat atas suksesnya penyelenggaraan pelatihan TOT Poskesdes Desa Siaga oleh Dinkes Propinsi di Surabaya. Beberapa kepala puskesmas dari Lumajang (saya bukan peserta) mengikutinya hingga usai. Pasti banyak ilmu yang dapat dipetik melalui TOT semacam itu. Selain itu akan menjadi ajang sharing antar peserta yang datang dari beberapa kabupaten dan kota. Pengalamannya pasti beragam.


Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa / kelurahan dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa / kelurahan (selanjutnya disebut desa saja). Tujuan dibentuknya poskesdes adalah untuk mewujudkan masyarakat sehat yang siaga terhadap permasalaahan kesehatan di wilayah desa. Dan menurut SK Menkes No.564/Menkes/SK/VIII/2006 sebuah desa dikatakan desa siaga apabila memiliki ciri utama yaitu adanya poskesdes di desa tersebut.

Fungsi poskesdes adalah:

1. Wahana partisipai masyarakat
2. Wahana kewaspadaan dini
3. Wahana pelayanan kesehatan dasar
4. Wahana jejaring UKBM.

Kalau dilihat dari beberapa ketentuan di buku pedoman, seharusnya poskesdeslah yang menjalankan hampir keseluruhan kegiatan desa siaga bersama beberapa UKBM. Secara konseptual hal ini tidak bertentangan dengan tujuan utama desa siaga yaitu mewujudkan fisi masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Itu karena secara teoritis poskesdes merupakan pengejawantahan partisipasi masyarakat.

Tetapi secara faktual (setidaknya dari curhatnya pelaksana lapangan dari berbagai daerah) poskesdes lebih mewakili peran bidan desa dari pada masyarakat. Karena sebagaian besar operasional poskesdes dikerjakan oleh bidan desa. Jadi bidan desalah (dibantu beberapa kader) yang menjalankan desa siaga. Ekstrimnya malah poskesdes identik dengan bidan desa. Mungkin gedung poskesdesnya yang sebagian dibangun melalui dana anggaran desa lebih dapat diklaim sebagai kontribusi masyarakat. Itupun kenyataannya poskesdes dan bahkan juga poskestren banyak yang dibangun dari dana subsidi juga.

Nah, bagaimana di Kabupaten Lumajang? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa desa siaga di kabupaten ini adalah yang terbaik. Tidak. Di Karanganyar Jawa Tengah, Solok Sumatra Barat, dan Donggala Sulawesi Tengah ternyata sangat baik. Dan mungkin di berbagai daerah lainnya, termasuk daerah Anda. Judul posting ini saya buat demikian untuk menunjukkan bahwa konsep desa siaga Depkes itu dimaksudkan agar bisa direalisasikan di semua daerah yang tentunya memiliki prakondisi yang berbeda-beda. Lumajang memiliki pra kondisi berupa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan kesehatan sebagai hasil pelaksanaan gerakan yang disebut gerbangmas sejak tahun 2005. Karena itu maka desa siaga di Lumajang secara riel dikendalikan oleh masyarakat melalui pokja gerbangmas. Itulah yang saya maksudkan dengan satu tingkat lebih maju.

Jadi operasional desa siaga lebih dikendalikan oleh pokja gerbangmas dari pada oleh poskesdes. Untuk menyesuaikan dengan kepentingan desa siaga maka sebagian besar pokja mengganti namanya menjadi forum masyarakat desa siaga. Tetapi keduanya tetap sama, yaitu sebuah kelompok kerja. Nah, poskesdes kemudian lebih berperan memfasilitasi masyarakat dan kader, di samping yankes dasar tentunya.

Kecenderungan di atas terjadi begitu saja secara alamiah. Saya tahu persis karena saya adalah fasilitator desa siaga kabupaten yang sedari awal memang tidak mengkondisikan struktur organisasi dan batasan fungsi forum masyarakat. Kami hanya mendorong semaksimal mungkin masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengatasi semua permasalahan mereka sendiri. Dan ternyata secara alami masyarakat telah memilih peran yang lebih aktif. Sekali lagi, mungkin karena sudah terbiasa aktif melalui gerbangmas.

Bahkan Desa Kenongo Kecamatan Gucialit yang merupakan salah satu ikon desa siaga nasional telah menjadi desa siaga dengan profil sedemikian rupa dan kelembagaan yang seperti itu benar-benar lahir murni dari keinginan masyarakat setempat. Waktu itu saya dan tim sekedar memfasilitasi saja. Pada hal pada tataran pembuat kebijakan di pusat dan daerah saat itu masih ada semacam kesimpangsiuran (maaf kalau saya salah). Untunglah Dinkes Lumajang setuju ketika kami membiarkan semua mengalir sesuai apa yang diinginkan masyarakat.

Karena itulah maka hingga sekarang model desa siaga, struktur organisasi, mekanisme pencatatan dan pelaporan sampai masalah teknis operasional berbeda-beda antara satu desa dengan lainnya. Tetapi tetap ada yang sama, yaitu penempatan masyarakat pada posisi penentu dalam hal mengenali masalah kesehatan di desa, membuat keputusan tindak lanjut, melaksanakan kegiatan, hingga monitor dan evaluasinya.

Begitulah, pendapat ini tidak dimaksudkan mewakili sikap Dinkes Lumajang, ini hanya opini saya pribadi. Bila ada pendapat lain silakan tinggalkan komentar sebagai koreksi untuk saya. Terima kasih.